LSM Asing Dituding Biayai Adu Domba Bangsa Indonesia!

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan mengejutkan dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (2/6). Dalam pidato tersebut, Prabowo menuding adanya intervensi asing yang selama ini mencoba memecah belah bangsa Indonesia melalui pendanaan terhadap sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu versi mereka sendiri,” ujar Prabowo dengan nada geram.

Prabowo menilai bahwa bangsa Indonesia telah lama menjadi target kekuatan asing yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara kuat dan kaya. Menurutnya, upaya pecah-belah ini sudah berlangsung sejak zaman kolonial dan masih terus terjadi dengan wajah yang berbeda.

“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang,” tegasnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak mengajak rakyat untuk mencurigai bangsa lain secara membabi buta. Namun, ia meminta agar Indonesia tidak mudah dipermainkan oleh kepentingan asing yang menyusup lewat berbagai cara.

Pidato Prabowo ini mempertegas posisi pemerintah terhadap ancaman ideologis dan politik dari luar. Ia juga menyinggung pentingnya menjaga kesetiaan terhadap Pancasila sebagai fondasi negara.

“Pancasila bukan mantra. Pancasila bukan slogan. Kita harus membela dan meneruskan nilai-nilainya agar negara kita melangkah maju,” ucapnya.

Di tengah tantangan global, Prabowo menyerukan agar seluruh elemen bangsa tetap bersatu dan tidak terjebak dalam konflik internal yang justru akan melemahkan Indonesia di mata dunia.

“Perbedaan jangan jadi sumber gontok-gontokan. Itu yang diharapkan oleh bangsa asing,” tambahnya.

Pernyataan Prabowo ini sontak memantik diskusi publik soal transparansi dan peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia, terutama yang memiliki afiliasi atau dukungan luar negeri. Pemerintah pun diminta segera memperjelas mekanisme pengawasan terhadap kegiatan LSM untuk memastikan tidak ada agenda tersembunyi yang merugikan bangsa (RED).