JAWA BARAT, RADIANTVOICE.ID – Elektabilitas dan kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melesat nyaris sempurna. Dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Rabu (28/5), Dedi mencatat tingkat kepuasan mencapai 95 persen, mengungguli jauh para gubernur lain di Pulau Jawa.
Sebagai perbandingan, tingkat kepuasan terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hanya di angka 60 persen, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi 62 persen, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 76 persen.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, mengungkap alasan di balik dominasi Dedi Mulyadi dalam survei tersebut.
“Citra Dedi sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan tegas dalam bertindak sangat melekat. Karakter itu yang disukai masyarakat Jawa Barat,” kata Firman saat dihubungi Kamis (29/5).
Menurut Firman, gaya kepemimpinan Dedi yang sering turun langsung ke lapangan menyelesaikan persoalan konkret – mulai dari kemiskinan, kesehatan, hingga masalah sosial – membuatnya dianggap sebagai pemimpin nyata, bukan sekadar birokrat.
Bahkan tak jarang, Dedi turun tangan langsung menggunakan dana pribadi untuk membantu masyarakat. “Itu yang memperlihatkan kedekatannya dengan rakyat,” ucap Firman.
Kebijakan-kebijakan Dedi yang terkesan berani dan cepat juga menjadi pembeda. Misalnya, penertiban kawasan wisata Puncak yang dianggap menyebabkan banjir, hingga kebijakan mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer.
“Ini menjelaskan kenapa publik Jabar merasa puas. Dedi menunjukkan karakter yang kuat, seperti yang juga ditunjukkan oleh Prabowo, yang tiga kali menang di Jabar,” ujar Firman, merujuk pada kecenderungan masyarakat Jabar menyukai figur pemimpin yang tegas dan lugas.
Sosial Media Jadi Senjata Rahasia
Tak hanya blusukan dan kebijakan berani, Dedi Mulyadi juga memaksimalkan media sosial sebagai alat membangun citra. Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia rutin mempublikasikan kegiatannya, menjangkau jutaan warga yang tak selalu bisa ditemui secara langsung.
“Citra itu sudah dibangun lama. Media sosial menjadi kanal utama untuk menunjukkan kerja nyata, dan itu berhasil,” kata Firman.
Dedi diketahui menargetkan realisasi janji politiknya dalam dua tahun ke depan. Saat menyampaikan laporan 100 hari kerja di DPRD Jabar, Senin 3 Maret 2025 lalu, ia memaparkan target di berbagai sektor seperti infrastruktur, air bersih, pendidikan, kesehatan, investasi hingga perumahan rakyat.
Namun, Firman mengingatkan publik bahwa 100 hari pertama adalah masa transisi. Belum semua janji politik bisa dinilai secara utuh.
“Pelaksana kebijakan adalah birokrasi, dan ini masih masa penyesuaian,” ucapnya.
Meski begitu, langkah-langkah awal Dedi sudah menunjukkan quick wins atau pencapaian cepat, sesuatu yang penting untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahan bekerja.
Firman menyebut tantangan ke depan adalah mengkonsolidasikan pemerintahan dan birokrasi, serta menyusun arah kebijakan yang jelas dan terukur. “Setelah 100 hari, harus ada langkah yang sistematis dan terukur agar janji politik bisa diwujudkan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, tak hanya di Jawa Barat, kepala daerah lain di seluruh Indonesia pun menghadapi tantangan serupa. “Belum ada yang dalam 100 hari bisa memberi dampak konkret. Tapi yang penting adalah kejelasan prioritas dan arah kebijakan,” tutupnya (RED).
Discussion about this post