YOGYAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, buka suara terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik (parpol) memperoleh tambahan dana dari APBN. Dalam keterangannya, Prananda menilai idealisme KPK bagus, namun mempertanyakan apakah hal tersebut mampu mengubah moralitas individu di dalam parpol.
“KPK mempunyai idealisme yang bagus, yang benar, tapi yang perlu dipertanyakan kan apakah itu akan mengubah moralitas dari individu? Bukan partainya ya. Tidak ada salahnya dengan itu, tapi kembali lagi ke individu ataupun partainya masing-masing,” ujar Prananda, Rabu (21/5/2025).
Pernyataan itu ia sampaikan usai memimpin Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Garda Pemuda NasDem. Dalam forum itu, Prananda menegaskan sikap NasDem yang mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun tetap menolak posisi jabatan karena mengusung calon presiden berbeda pada Pemilu 2024.
“NasDem tegas mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo. Namun kami memilih menolak jabatan, karena sejak awal pemilu kami mengusung calon yang lain,” tegasnya.
Meski di luar lingkar kekuasaan, NasDem berkomitmen menjadi sparting partner alias mitra kritis bagi pemerintah. Prananda juga mendorong Garda Pemuda NasDem untuk rutin melakukan kegiatan sosial dan olahraga agar lebih dekat dengan anak muda, terutama menghadapi tantangan besar Pemilu 2029.
“Minimal sebulan sekali kita lakukan bakti sosial atau olahraga bersama agar anak-anak muda lebih dekat dengan kita. Garda Pemuda NasDem harus bisa hadir dan memikat pemilih pemula,” ujar Prananda.
Ia juga menyinggung soal isu politik dinasti yang belakangan hangat dibicarakan. Menurutnya, masyarakat yang berhak menilai, bukan sekadar melihat nama keluarga seseorang.
“Apakah politik dinasti itu salah atau betul? Jawabannya ambigu. Kita serahkan ke masyarakat untuk menilai,” kata dia.
Prananda menekankan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama di partainya, terbukti dari pola rekrutmen caleg yang inklusif sejak 2014 hingga 2024.
Sebelumnya, KPK melalui Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto mengusulkan pendanaan besar untuk partai politik dari APBN sebagai langkah mencegah korupsi. Kepala PCO Presiden Prabowo, Hasan Nasbi, menyatakan usulan itu bisa dibahas, sejalan dengan komitmen Presiden untuk serius memberantas korupsi sebagai bagian dari Asta Cita (RED).
Discussion about this post