JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wacana perubahan sistem politik nasional semakin terang. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menyampaikan ide tentang sistem politik baru langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar di Yogyakarta, Ahad, (18/5/2025).
Ide besar itu rupanya bukan sekadar wacana internal. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, membenarkan bahwa partainya tengah menelaah berbagai kemungkinan sistem baru untuk pemilu dan pilkada. “Pilihan bisa tetap seperti sekarang tapi dengan perbaikan, atau bisa juga opsi lain,” ujar Sarmuji di Jakarta, Senin, (19/5/2025).
Namun, Sarmuji menegaskan bahwa usulan Golkar bukan berarti kembali ke masa lalu. Sistem seperti kepala daerah dipilih oleh DPRD, menurutnya, telah dikritik publik dan melahirkan sistem langsung yang digunakan saat ini.
“Kami tidak serta merta ingin kembali ke sistem lama,” kata dia.
Sarmuji juga menampik anggapan bahwa Golkar tengah menggagas pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, opsi itu tidak dibahas karena menyangkut perubahan konstitusi.
Pernyataan Bahlil dalam Musda XI Partai Golkar DIY menegaskan arah pikir partai berlambang pohon beringin itu.
“Demokrasi bukanlah tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara, ia hanya instrumen,” ucap Bahlil.
Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil juga menyoroti pemborosan anggaran dalam sistem demokrasi yang kini berjalan. Menurutnya, pelaksanaan pemilu dan pilkada menghabiskan ratusan miliar rupiah yang seharusnya bisa dialihkan ke sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Sorotan terhadap biaya demokrasi itu senada dengan pernyataan Presiden Prabowo pada Desember 2024 lalu. Dalam HUT Ke-60 Partai Golkar, Prabowo menyebut sistem politik Indonesia “mahal dan tidak efisien” dibanding negara tetangga (RED).
Discussion about this post