Demokrasi Terlalu Mahal,Golkar Siapkan Sistem Politik Baru

YOGYAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan partainya tengah menggagas sistem politik baru yang akan ditawarkan kepada pemerintah. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar di Yogyakarta pada Minggu (18/5/2025).

“Saat ini kami sedang mendorong adanya pemikiran-pemikiran terkait sistem politik yang akan dibangun di Indonesia,” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Menurut Bahlil, sistem demokrasi saat ini belum efisien, bahkan justru menjadi penghambat pencapaian tujuan berbangsa. Ia menyebut demokrasi hanyalah alat atau instrumen, bukan tujuan utama dalam kehidupan bernegara.

“Tujuan kita adalah masyarakat adil dan makmur. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan – semua itu tujuan utamanya. Demokrasi hanya alat. Tapi kalau alatnya mahal dan berisik, bagaimana kita bisa sampai tujuan?” ujarnya.

Bahlil juga menyoroti mahalnya biaya pelaksanaan pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pileg, yang disebutnya dapat menyedot anggaran hingga ratusan miliar rupiah dan memicu konflik sosial di akar rumput.

“Setiap Pilkada selesai, antar tetangga bisa ribut. Bahkan di internal partai bisa saling lapor ke Mahkamah Partai. Ini menunjukkan sistemnya memang perlu dibenahi,” katanya.

Golkar, kata Bahlil, siap menjadi pelopor perubahan. Ia menyebut partainya telah menyampaikan gagasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan koalisi pemerintahan.

“Kami akan tawarkan ke pemerintah dan partai koalisi, soal sistem politik seperti apa yang akan kita lakukan ke depan,” jelasnya.

Meski enggan merinci konsep sistem politik baru yang dimaksud, Bahlil memastikan saat ini Golkar sedang serius mengkaji formula yang dinilai paling cocok untuk masa depan demokrasi Indonesia.

“Ketika demokrasi terlalu mahal, cita-cita bangsa justru makin sulit tercapai. Maka ini penting kita diskusikan bersama,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa sistem baru yang sedang disiapkan bukan sekadar wacana, melainkan inisiatif konkret untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan pengkaderan politik yang lebih sehat.

“Nanti kalau waktunya sudah pas, kami akan sampaikan ke publik,” tutup Bahlil (RED).