Panas! Deretan Jenderal dan Menteri Masuk Bursa Ketum PPP

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Aroma persaingan politik mulai memanas di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)! Partai berlambang Kabah ini dipastikan akan menggelar Muktamar pada Agustus atau September 2025 untuk memilih Ketua Umum baru. Tak tanggung-tanggung, sejumlah nama besar jenderal  dan menteri, baik dari kalangan internal maupun eksternal siap berebut kursi tertinggi di partai Islam tertua ini.

Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menegaskan bahwa seluruh kader partai mendesak digelarnya Muktamar demi memilih sosok Ketua Umum definitif. Pasalnya, hingga kini PPP masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketum, bukan hasil Muktamar.

“Kita semua sebagai pengurus dan kader PPP pasti berkeinginan untuk sesegera mungkin melaksanakan muktamar untuk memilih ketua umum baru,” ujar Usman pada Rabu (14/5/2025).

Menariknya, bukan hanya tokoh internal yang masuk radar, sejumlah figur nasional juga muncul sebagai calon kuat Ketum PPP. Nama-nama beken seperti Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan sekaligus eks KSAD Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga eks Mendag Agus Suparmanto disebut masuk dalam bursa.

“Ada nama-nama eksternal yang muncul ke permukaan… ada juga yang sudah melakukan konsolidasi dan bertemu pimpinan wilayah PPP,” kata Usman.

Namun, Usman juga berharap, siapa pun dari eksternal yang maju dan tidak terpilih, tetap bersedia menjadi kader PPP dan bersama membangun kembali kejayaan partai menuju Pemilu 2029.

Sementara itu, dari kalangan internal, tokoh-tokoh top seperti Mardiono (Petahana), Sandiaga Salahudin Uno, Romahurmuziy, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), hingga Suharso Monoarfa disebut-sebut punya peluang besar untuk bertarung memperebutkan kursi Ketum.

“Saat ini nama-nama itu bermunculan. Kalau dari internal ada Pak Mardiono, Romahurmuziy, Sandiaga Uno, Amir Uskara dan Gus Yasin. Pak Suharso juga punya peluang kalau beliau bersedia maju kembali,” jelas Usman.

Terkait jadwal Muktamar, Usman menyebut PPP sengaja menundanya hingga setelah Idul Adha dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah.

“DPP telah memutuskan pelaksanaan Muktamar PPP antara Agustus-September,” tandasnya (RED).