DENPASAR, RADIANTVOICE.ID — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa sistem keamanan Pulau Dewata telah kokoh dengan keberadaan institusi negara dan lembaga adat. Ia menyatakan Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat (ormas) yang justru membawa keresahan dan merusak ketertiban.
“Keamanan Bali sudah ditangani secara utuh oleh Polri, TNI, serta sistem berbasis adat seperti Sipanduberadat dan Bankamda. Tak perlu ormas yang berkedok sosial tapi berperilaku preman,” kata Koster dalam pernyataan resminya, Senin (12/5/2025).
Pernyataan ini menyusul kekhawatiran publik atas kehadiran sejumlah ormas yang dianggap membawa citra negatif, bahkan berpotensi merusak harmoni sosial dan citra pariwisata Bali.
Dalam rapat koordinasi yang melibatkan DPRD Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, BIN Daerah, dan unsur Forkopimda lainnya, diputuskan bahwa tindakan tegas harus diberikan kepada kelompok yang melakukan intimidasi atau kekerasan di tengah masyarakat.
Menurut Koster, institusi adat seperti pecalang, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa telah terbukti mampu mengamankan Bali, termasuk saat event internasional berskala besar.
“Bali tidak butuh penjaga tambahan yang justru menciptakan ketegangan. Kita sudah punya kearifan lokal yang terbukti menjaga harmoni,” imbuhnya.
Penolakan terhadap ormas seperti GRIB Jaya juga datang dari tokoh adat, seperti Manggala Pasikian Pecalang MDA Klungkung, Yudhi Pasek Kusuma. Ia mendesak masyarakat menyuarakan sikap tegas, termasuk melalui media sosial dan baliho.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta juga mendukung langkah Gubernur, menegaskan kembali bahwa pecalang adalah benteng utama keamanan sosial budaya Bali (RED).
Discussion about this post