Bahlil Tegaskan: Energi Terbarukan Harus Utamakan Kepentingan Nasional

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan energi nasional dalam pidato kuncinya pada diskusi bertema “Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia” yang digelar oleh Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar di Jakarta, Kamis (8/5).

Dalam pidatonya, Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi geostrategis unggul di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam potensi energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Menurutnya, potensi ini belum dimiliki oleh negara-negara tetangga, termasuk fasilitas penyimpanan karbon di sumur-sumur minyak bekas.

“Inilah mengapa sampai hari ini saya belum mengizinkan ekspor energi terbarukan ke negara tetangga. Kita harus pikirkan dulu kepentingan nasional,” tegas Bahlil.

Ia menyinggung pendekatan baru yang harus diambil generasi sekarang, tak lagi mengikuti pola lama para pendahulu yang kerap mengalah pada tekanan eksternal. Menurutnya, Indonesia kini harus tampil percaya diri dan cerdas dalam menegosiasikan kepentingan nasional.

“Negara-negara kecil jangan lagi menganggap kita bodoh seperti dulu. Generasi sekarang belajar banyak dari masa lalu, dan kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” ujarnya.

Bahlil juga mengungkapkan alasan di balik keengganannya mengekspor listrik hijau ke negara lain, termasuk Singapura, tanpa adanya keadilan dan timbal balik yang jelas.

“Saya bilang, oke, kamu mau energi dari Indonesia? Tapi apa yang kamu kasih ke negara saya? Jangan cuma ambil, harus ada keadilan,” ucapnya.

Ia merinci bahwa dari total Foreign Direct Investment (FDI) global sebesar 23% yang masuk ke kawasan Asia Tenggara, sekitar 56% masuk ke Singapura di sektor keuangan. Sementara itu, Indonesia menjadi tujuan utama di sektor manufaktur, disusul Malaysia.

“Kalau keuangan mereka kuasai, bahan baku kita kirim, listrik kita kasih, bahkan tempat sampah karbon pun kita siapkan, pertanyaannya: negara kita mau jadi apa?” kata Bahlil, mengkritik relasi ekonomi yang timpang antarnegara.

Sebagai Menteri ESDM, Bahlil menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesetaraan dan kedaulatan Indonesia di sektor energi. Ia menyatakan tidak akan membiarkan kebijakan energi menguntungkan negara lain secara sepihak, terutama jika belum ada perlakuan adil bagi Indonesia (RED).