JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Trans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pelaksanaan program Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Menurutnya, kementerian tetap akan menjalankan program-programnya dengan pendekatan kreatif dan inovatif.
Hal itu disampaikan Viva Yoga saat ditemui wartawan usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada 12 Februari 2025. Rapat tersebut membahas kebijakan efisiensi anggaran bagi kementerian dan badan yang menjadi mitra Komisi V.
“Kami tetap menjalankan program kementerian dengan anggaran yang ada. Selain itu, kami akan membuat inovasi dan kreasi program kegiatan agar tetap berjalan, termasuk mencari sumber pendanaan lain di luar APBN,” ujar Viva Yoga.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus itu diikuti oleh 34 anggota dari berbagai fraksi. Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, serta beberapa menteri dan wakil menteri lainnya yang menjadi mitra kerja Komisi V.
Dalam kesempatan itu, masing-masing kementerian dan badan memaparkan program kegiatan dengan pagu indikatif yang telah disepakati dalam rapat sebelumnya. Setelah pemaparan, program dan anggaran tersebut akhirnya disahkan.
Viva Yoga menyebut bahwa dalam rapat tersebut, Komisi V DPR menyetujui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025. Keputusan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan (Menkeu) No. S-37/MK.02/2025 yang diterbitkan pada 24 Januari 2025.
Adapun pagu anggaran Kementrans dalam APBN 2025 awalnya sebesar Rp122,4 miliar. Namun, setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp47,39 miliar, anggaran yang tersisa menjadi Rp75,02 miliar.
Menanggapi efisiensi tersebut, DPR meminta kepada kementerian dan badan terkait agar memprioritaskan program infrastruktur berbasis masyarakat, menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk konektivitas antarwilayah, serta mempertahankan performa infrastruktur yang telah dibangun.
Selain itu, DPR juga mengingatkan agar kementerian memastikan keberlanjutan program yang telah melewati proses lelang, terutama yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Infrastruktur yang mendesak dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional harus tetap menjadi prioritas meski anggaran mengalami penyesuaian.
“DPR juga meminta jaminan pemanfaatan anggaran yang tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengawasan dalam penggunaan anggaran juga harus ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan,” tegas Viva Yoga yang juga merupakan mantan anggota Komisi IV DPR.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Kementrans optimistis tetap dapat menjalankan program kerja secara optimal, meskipun terdapat penyesuaian anggaran. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program di tengah tantangan efisiensi anggaran yang terjadi (RED).
Discussion about this post