JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mempertimbangkan untuk tidak memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada pengemudi ojek online (ojol).
Ratna, yang merupakan politisi PKB dari Dapil Jatim IX, menyampaikan keberatannya langsung kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, seusai rapat dengan Dewan Energi Nasional. “Sempat ramai terkait pernyataan bapak menteri ESDM yang menyatakan kalau teman ojek online salah satu pihak yang tak diperkenankan terima BBM subsidi,” ungkap Ratna, Kamis (5/12).
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak adil dan akan berdampak besar pada kehidupan sekitar 4 juta pengemudi ojol yang belum memiliki perlindungan memadai. “Secara pribadi maupun dari Fraksi PKB, kami menolak dengan tegas kalau sampai kebijakan ini dilaksanakan. Karena kita punya ojek online sebanyak 4 juta dan mereka belum terproteksi,” ujarnya.
Dalam pertemuannya dengan Menteri ESDM, Ratna meminta agar wacana tersebut dipertimbangkan secara matang. Ia juga mengingatkan Menteri Bahlil agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. “Beliau menyampaikan baru tahap pengkajian. Meski cuma wacana, saya waktu itu meminta agar mempertimbangkan lagi dan tolong pak Menteri kalau keluarkan statemen berhati-hati. Supaya tak menimbulkan polemik di negeri ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa rencana pemberian subsidi BBM kepada pengemudi ojol masih dalam tahap kajian. “Saya kan katakan bahwa dalam skema subsidi itu kita masih godok, sampai sekarang belum selesai,” ujar Bahlil saat menghadiri Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12).
Menurut Ratna, pengemudi ojol memegang peranan penting dalam menopang sektor ekonomi digital dan pelayanan transportasi harian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini.
“Sebagai kelompok yang rentan, pengemudi ojol tidak hanya membutuhkan subsidi BBM untuk mengurangi beban biaya operasional mereka, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan mereka. Subsidi ini bukan hanya soal BBM, melainkan juga soal keberpihakan kepada rakyat kecil,” kata Ratna.
Ia menambahkan bahwa kebijakan terkait subsidi BBM harus berlandaskan asas keadilan, sehingga benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. “Kami meminta pemerintah memastikan bahwa subsidi BBM tidak salah sasaran, dan ojol sebagai bagian dari masyarakat pekerja harus mendapatkan perhatian khusus,” imbuhnya.
Selain itu, Ratna juga menyoroti pentingnya menciptakan mekanisme penyaluran subsidi yang transparan dan efisien. “Jika wacana ini benar akan diterapkan, pemerintah harus memastikan mekanismenya jelas dan tepat sasaran. Jangan sampai ada kebocoran atau justru tidak efektif,” ujarnya.
Ratna berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat kecil. “Kita semua sepakat untuk memperbaiki sistem subsidi BBM agar lebih terarah, tetapi jangan sampai kelompok seperti pengemudi ojol malah dikorbankan. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata,” pungkasnya.
Melalui sikap tegasnya, Ratna Juwita berharap wacana ini tidak hanya menjadi bahan kajian, tetapi juga menjadi refleksi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan langsung dari negara (RED).
Discussion about this post