JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan tudingan serius terhadap mantan Presiden Joko Widodo terkait dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Dalam podcast Akbar Faisal Uncensored pada Jumat (22/11/2024), Hasto menyatakan bahwa kasus Formula E yang menyeret nama Anies merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi.
“Saya bersaksi, kasus Formula E itu adalah perintah langsung dari Pak Jokowi. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan,” ujar Hasto. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut menunjukkan ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat politik.
Hasto menjelaskan bahwa upaya kriminalisasi itu dimulai dari kekhawatiran Jokowi atas potensi politik Anies. “Presiden Jokowi pernah berbicara dengan saya secara langsung. Beliau menyadari bahwa Anies adalah ancaman besar, sehingga segala cara dilakukan untuk menyingkirkan Anies dari arena politik,” tambahnya.
Selain itu, Hasto menyoroti revisi Undang-Undang KPK yang dinilai tidak lepas dari strategi kekuasaan Jokowi. Menurutnya, perubahan regulasi itu dirancang untuk melindungi kepentingan politik keluarga presiden, termasuk pencalonan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution dalam Pilkada.
“Revisi UU KPK ini sangat berkaitan dengan Pilkada. Ketika Gibran dan Bobby maju, mereka harus dijaga dari potensi kasus hukum, termasuk gratifikasi. Ini bagian dari skenario besar,” ungkap Hasto.
Lebih jauh, Hasto menilai penggunaan hukum untuk kepentingan politik bukanlah hal baru. Ia menyebut kasus-kasus serupa sebelumnya, termasuk tekanan terhadap sejumlah kader partai lain, menunjukkan pola yang sama.
Hasto tak segan membandingkan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo lebih terbuka dan ksatria dalam bersikap. “Pak Jokowi sering main belakang. Beda dengan Pak Prabowo yang sikapnya lebih jelas dan tegas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto menyoroti kerusakan sistem hukum yang menurutnya dirancang untuk mendukung kekuasaan. Ia menyebut kasus antara Firli Bahuri dan Listyo Sigit terkait kriminalisasi Anies sebagai bagian dari skenario politik. “Ini semua by design. Hukum digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk dalam pilpres lalu dan pilkada saat ini,” kata Hasto.
Ia mengingatkan bahwa perlawanan terhadap tekanan seperti ini adalah hal biasa dalam politik. “Masa saya harus takut? Ancaman seperti ini tak akan menghentikan saya,” tegas Hasto.
Pada akhirnya, Hasto secara terang-terangan menyatakan bahwa kriminalisasi Anies Baswedan adalah perintah Presiden Jokowi.
“Masak saya hanya menghadapi ancaman saja takut. Saya bongkar. Saya nyatakan disini bahwa kriminalisasi Anies Baswedan itu perintah dari Jokowi,”pungkasnya.
Pernyataan Hasto ini menambah panasnya dinamika politik menjelang Pilkada 2024. Hasto menegaskan bahwa PDIP akan terus melawan segala bentuk intervensi yang merusak demokrasi (RED).
Discussion about this post