JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Kebocoran anggaran pembangunan nasional terus menjadi perhatian serius, terutama karena korupsi sistematis yang telah berlangsung sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menegaskan pentingnya langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan ini.
“Reformasi seharusnya membawa perbaikan, tetapi justru membuat korupsi lebih terdesentralisasi. Kebocoran anggaran semakin masif, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa,” ujar Fathorrahman saat diwawancarai di Jakarta, Sabtu (16/11).
Menurutnya, Presiden Prabowo perlu mengedepankan pengawasan yang ketat terhadap kementerian dan lembaga negara. “Korupsi dapat dicegah dengan pengawasan langsung dari presiden serta kebijakan yang transparan di seluruh tingkat pemerintahan,” tambahnya.
Fathorrahman mengingatkan kembali kritik Sumitro Djojohadikusumo, ayahanda Presiden Prabowo, yang pernah mengungkapkan kebocoran anggaran mencapai 30 persen pada era Orde Baru. “Kritik Pak Sumitro menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi masalah lama yang harus segera diatasi dengan serius,” ungkapnya.
Ia menilai, kritik Sumitro menjadi relevan untuk mengingatkan pentingnya integritas dalam tata kelola anggaran di era kepemimpinan Prabowo. “Ini adalah tantangan besar untuk Presiden Prabowo, yang kini memimpin Kabinet Merah Putih,” tegasnya.
Reformasi Belum Efektif
Fathorrahman juga menyoroti ketidakefektifan reformasi dalam mengurangi kebocoran anggaran. Meskipun terdapat lembaga seperti KPK dan BPK, korupsi masih sering terjadi, terutama dalam proyek-proyek strategis.
“Beberapa laporan menunjukkan kebocoran anggaran mencapai 20-40 persen di berbagai sektor. Kasus besar seperti proyek e-KTP menjadi contoh konkret bagaimana korupsi merugikan negara hingga triliunan rupiah,” jelasnya.
Ia menilai, tanpa reformasi tata kelola yang komprehensif, kebocoran anggaran akan terus terjadi, menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Untuk menghadapi tantangan ini, Fathorrahman mendorong adanya sinergi antar kementerian serta penghapusan ego-sektoral yang selama ini menjadi hambatan. “Jika kementerian dapat bekerja sama secara efektif tanpa konflik kepentingan, banyak kebocoran dapat dicegah,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai meningkatkan transparansi, namun menegaskan bahwa hal itu harus disertai dengan tindakan nyata untuk menutup celah korupsi.
Sebagai pemimpin Kabinet Merah Putih, Prabowo diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. “Pengawasan ketat dari presiden sendiri akan menjadi pesan kuat bagi para menteri dan pejabat lainnya,” kata Fathorrahman.
Dengan fokus pada pencegahan korupsi dan pengawasan anggaran, Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan mempercepat kesejahteraan rakyat. “Ini bukan hanya tugas presiden, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” pungkasnya.
Melalui pendekatan ini, Fathorrahman optimistis bahwa kebocoran anggaran yang telah menjadi masalah kronis dapat diminimalkan, membawa Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik (RED).
Discussion about this post