JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menyambut baik tekad Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa upaya tersebut akan sulit berhasil tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat, termasuk peran aktif dari kelompok intelektual.
“Membasmi korupsi tidak cukup hanya berhenti pada keinginan Presiden Prabowo, namun harus menjadi agenda seluruh anggota kabinet dan kelompok kritis masyarakat,” ujar Fathorrahman Fadli dalam diskusi di Jakarta, 12 Desember 2024.
Menurutnya, jika upaya pemberantasan korupsi hanya bertumpu pada presiden, usaha tersebut berisiko terbentur oleh kekuatan koruptor. “Jika hanya pada presiden, tanpa dukungan rakyat, usaha tersebut akan mengalami benturan dari para koruptor,” jelasnya.
Sebagai peneliti dan penulis memoar tokoh politik nasional, Fathorrahman melihat pentingnya menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas Kabinet Merah Putih. Ia berharap langkah ini dapat membantu mewujudkan visi Prabowo dalam mensejahterakan rakyat.
“Musuh utama bangsa Indonesia ini adalah korupsi yang sudah menjadi darah daging, bahkan sudah menjadi sumsum dalam tulang,” tegas Fathorrahman. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah revolusioner untuk melawan korupsi secara sistematis.
Ia juga menilai bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memberantas korupsi secara serius. Salah satu faktor pendukung adalah komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo, yang perlu dipertahankan hingga 2029.
“Prabowo bisa memaksimalkan peran lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan,” kata Fathorrahman. Ia meyakini bahwa dengan peningkatan kinerja lembaga-lembaga ini, pemberantasan korupsi bisa lebih efektif.
Alasan kedua, lanjutnya, adalah dampak buruk korupsi yang telah merugikan masyarakat luas. Menurut Fathorrahman, korupsi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan penderitaan rakyat. “Jika ini tidak segera diatasi, negara akan mengalami kerugian besar yang bisa berakibat fatal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa masih terdapat beberapa anggota kabinet yang dianggap memiliki rekam jejak kurang bersih. Fathorrahman berharap Prabowo tegas dalam menyikapi hal ini. “Sebagai presiden, Prabowo harus mampu melakukan pemecatan terhadap pihak-pihak tersebut,” tuturnya.
Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar elemen-elemen yang sehat dalam pemerintahan tidak terpengaruh oleh perilaku koruptif. “Jangan sampai terlambat bertindak agar yang masih waras tidak terpengaruh,” tegas pria yang akrab disapa Mr. Ong itu.
Fathorrahman juga mengajak kelompok intelektual dan masyarakat kritis untuk turut serta mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberhasilan dalam menghadapi korupsi harus menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya tugas pemerintah.
“Kelompok intelektual perlu berperan aktif dalam memberi solusi, analisis, dan tekanan publik yang konstruktif,” kata Fathorrahman. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat intelektual sangat dibutuhkan.
Di akhir sambutannya, Fathorrahman menekankan bahwa tanpa gerakan bersama, agenda besar Prabowo untuk memberantas korupsi akan sulit tercapai. “Kami dari IDR berharap agar setiap lapisan masyarakat tidak hanya mendukung tetapi juga terlibat aktif,” tutupnya (RED).
Discussion about this post