JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini direncanakan akan membentang dari pesisir Banten hingga Jawa Timur dan dirancang untuk memberikan perlindungan lingkungan serta manfaat ekonomi.
Menurut AHY, proyek besar ini memiliki tiga tujuan utama: melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan meningkatkan nilai ekonomi wilayah. “Tujuannya pertama adalah menyelamatkan manusia, tapi juga diharapkan memberi manfaat lingkungan yang berkelanjutan serta ekonomi,” ujar AHY, Kamis (31/10).
AHY menyatakan bahwa tanggul laut raksasa ini akan mencakup wilayah Pantai Utara Jawa atau Pantura yang rentan terhadap peningkatan air laut. Namun, dia menegaskan bahwa setiap tahap perencanaan harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan dampak negatif pada ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Jika kita lihat jangkauan proyek ini, dampaknya luas. Karenanya, kita harus memastikan perencanaannya matang agar dampaknya benar-benar positif,” kata AHY dalam pertemuan bersama Menteri Bappenas, Rachmat Pambuddy. Dia mengingatkan bahwa proyek skala besar seperti ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Rencana pembangunan giant sea wall ini diungkapkan juga oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut bahwa infrastruktur tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi risiko banjir. Hashim menambahkan, kondisi Pantura yang rentan tenggelam membutuhkan tindakan cepat.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp164,1 triliun untuk fase awal. AHY menekankan bahwa dana sebesar itu perlu diiringi dengan skema pembiayaan yang tepat dan tidak terlalu membebani APBN.
Oleh karena itu, proyek ini akan didanai menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna melibatkan sektor swasta dalam pengembangan dan pengelolaan tanggul tersebut. AHY menyebut skema ini adalah cara yang efektif agar anggaran pemerintah dapat dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lainnya.
Dengan skema KPBU, diharapkan pihak swasta tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek besar ini. AHY mengatakan bahwa keterlibatan swasta akan memberi keuntungan dari segi manajemen dan efisiensi yang lebih baik.
AHY menambahkan bahwa koordinasi dan perencanaan yang matang adalah kunci utama bagi kesuksesan proyek ini, sehingga tujuan utama, yaitu menciptakan wilayah pesisir yang aman dan produktif, dapat tercapai secara optimal. (RED).
Discussion about this post