JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keprihatinannya atas alokasi anggaran Kementerian HAM yang hanya sebesar Rp64 miliar. Dalam acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Pigai menekankan perlunya tim transisi melakukan perombakan anggaran agar visi misi Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai secara efektif.
“Presiden mendirikan Kementerian HAM karena ada tujuan besar yang ingin dicapai. Oleh karena itu, anggaran ini harus dirombak. Tidak mungkin hanya Rp64 miliar dari total Rp20 triliun,” tegas Pigai pada acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin, (21/10/2024)
Dia juga menyoroti Asta Cita Prabowo, yang menempatkan HAM sebagai prioritas utama, disusul dengan demokrasi dan keadilan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.
Data dari tim transisi Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa Kementerian HAM memiliki pagu anggaran terkecil dibandingkan kementerian lainnya, seperti Kementerian Hukum yang mendapat Rp7,2 triliun dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Rp13,3 triliun.
“Saya menginginkan anggaran di atas Rp20 triliun, tentu saja jika negara mampu,” kata Pigai, menambahkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai rencana pembangunan HAM yang meliputi aspek fisik dan non-fisik.
Pigai menegaskan pentingnya perhatian lebih terhadap anggaran Kementerian HAM untuk memastikan implementasi yang lebih baik dan mendukung tujuan besar pemerintah (RED).
Discussion about this post