JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terdapat kekhawatiran terkait intervensi dari aparat pemerintah yang dianggap ikut campur dalam prosesnya. Intervensi semacam ini dinilai berpotensi memicu keributan dan mengancam stabilitas demokrasi lokal, terutama saat momentum Pilkada yang krusial.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menyoroti pentingnya menjaga independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pilkada. Menurutnya, KPU harus menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
“KPU sebagai badan penyelenggara harus tetap bersikap profesional dan independen. Ini sangat penting untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat,” ujarnya, Senin (16/9) di Jakarta.
Fathorrahman menekankan bahwa Pilkada seharusnya menjadi mekanisme seleksi bagi calon pemimpin daerah tanpa adanya intervensi birokrasi atau tekanan dari aparat pemerintah. Ia menilai, kontestasi yang sehat hanya bisa terjadi jika rakyat diberikan kebebasan penuh dalam menentukan pilihan politik mereka.
“Biarkan Pilkada berjalan secara alamiah,” tegas Fathorrahman. “Dengan begitu, kontestasi antar kandidat bisa berlangsung sehat, dan rakyat dapat memilih pemimpin sesuai kehendak mereka tanpa adanya intimidasi dari pihak eksternal,”imbuhnya.
Lebih lanjut, Fathorrahman menekankan bahwa demokrasi lokal harus dijaga agar berkembang secara sehat, tanpa adanya upaya untuk menghalangi calon tertentu. Menurutnya, kelompok politik yang terlibat dalam Pilkada tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka untuk menghambat tokoh-tokoh yang memiliki potensi besar untuk menang.
“Jangan sampai ada pihak yang sengaja menghalangi calon yang baik hanya karena alasan politik sempit,” ungkapnya.
“Biarkan demokrasi kita tumbuh tanpa hambatan, agar rakyat benar-benar mendapatkan pemimpin yang berkualitas,”kata pria yang juga penulis Memoar Politik Tokoh-Tokoh Nasional.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Pilkada merupakan ujian penting bagi demokrasi Indonesia. Proses ini seharusnya mampu melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang peduli pada rakyat, yang bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama, tanpa terikat oleh kepentingan golongan tertentu.
Oleh karena itu, Fathorrahman mengingatkan pentingnya menjaga integritas KPU sebagai lembaga independen. Ia berharap KPU mampu menjaga profesionalitasnya dalam seluruh proses Pilkada, karena hal ini menjadi faktor kunci dalam menghasilkan pemimpin daerah yang kompeten dan berkomitmen pada rakyat (RED).
Discussion about this post