Pengamat : Perpecahan Kadin Sarat Nuansa Politik %%sep%% Radiant Voice

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai bahwa konflik internal di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengandung nuansa politik yang kuat. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diadakan pada Sabtu (14/9) mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin, menggantikan Arsjad Rasjid.

Trubus menjelaskan bahwa pergantian posisi ketua Kadin ini sangat dipengaruhi oleh faktor politik.

“Kita tahu bahwa anggota-anggota Kadin memiliki berbagai afiliasi politik, ada yang mendukung kubu Prabowo-Gibran dan ada yang mendukung kubu lainnya,” ujar Trubus dalam pernyataannya sebagaimana dilansir Media Indonesia, Minggu (15/9).

Dia menyoroti kehadiran tokoh-tokoh politik dan kader Partai Golkar dalam Munaslub, seperti Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, yang juga merupakan eks Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju, juga hadir dalam acara tersebut.

Menurut Trubus, kehadiran mereka mencerminkan kedekatan Munaslub dengan pihak yang mendukung presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Trubus menilai bahwa pelengseran Arsjad Rasjid adalah langkah strategis untuk mengalihkan dukungan anggota Kadin ke kubu Prabowo.

“Pelengseran Arsjad ini tampaknya merupakan bagian dari upaya untuk menggeser dukungan anggota Kadin ke pihak Prabowo,” kata Trubus.

Dia juga menuding bahwa Munaslub yang memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin mungkin telah mendapatkan restu dari pemerintah.

“Ada indikasi campur tangan dari pemerintah dalam proses ini, terutama mengingat dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk periode 2024-2029,” tegas Trubus.

“Ini jelas ada campur tangan dari pemerintah. Munaslub kemarin itu sudah pasti mendapatkan restu dari penguasa,”imbuh Trubus (RED).